Kolom Kepala Ekonom BNI

Kompensasi Kebijakan BBM
Ryan Kiryanto
Kepala Ekonom BNI

Kompensasi Kebijakan BBM
Ryan Kiryanto
Kepala Ekonom BNI Selasa, 6 Maret 2012

Pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memang mendesak dilakukan. Apalagi, di tengah melonjaknya harga minyak dunia dan konsumsi BBM premium di Tanah Air yang terus meningkat hingga membebani anggaran. 

Dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan DPR baru-baru ini terungkap bahwa 85 persen BBM bersubsidi seperti premium dinikmati oleh masyarakat mampu. Sementara 15 persen sisanya baru menetes kepada masyarakat tidak mampu. Masyarakat mampu yang dimaksud bukanlah orang kaya raya saja, melainkan mereka yang mampu membeli mobil. Jika mereka menggunakan BBM bersubsidi, bisa dikatakan mereka memakan rezeki masyarakat tidak mampu.

Semula ada dua opsi dari pemerintah untuk mengurangi subsidi, yaitu dengan membatasi konsumsi BBM bersubsidi atau menaikkan harganya. Melalui kajian mendalam--juga atas saran dan masukan berbagai kalangan--ternyata yang lebih simpel untuk menekan beban anggaran adalah kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai solusinya.

Soal berapa ideal kenaikan harga BBM, pemerintah harus berhitung cermat. Tapi, yang juga perlu diperhatikan, setiap kenaikan 10 persen akan menaikkan inflasi. Jadi, pemerintah juga perlu memperhatikan hal ini. Yang jelas, pemerintah harus tegas, tidak boleh terkesan ragu-ragu.

Banyak ekonom berpendapat, dibanding opsi pembatasan BBM bersubsidi hanya untuk rakyat tak mampu, yang pengawasannya lemah, mereka lebih memilih kebijakan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM itu akan mengurangi jumlah subsidi BBM dan memperkecil perbedaan harga nonsubsidi.

Namun, pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat bahwa dana yang dihemat dari kenaikan BBM itu akan dipakai untuk program lain yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Bank Dunia sendiri sebenarnya sangat menyayangkan tingginya subsidi energi yang dilakukan Indonesia. Menurut lembaga itu, tingginya harga minyak pada 2011 telah meningkatkan belanja pemerintah pada subsidi energi yang memiliki sasaran yang buruk.

Maklum, dana itu bisa digunakan untuk kebutuhan pembangunan lain yang mendesak seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan infrastruktur. Untuk itu, reformasi subsidi BBM perlu segera diterapkan dengan sifat dan waktu pelaksanaan kebijakan yang jelas. Hasil penghematan dari reformasi subsidi bisa digunakan untuk program bantuan langsung tunai (BLT) untuk membatasi dampak pada rumah tangga miskin atau pembangunan infrastruktur yang bisa membantu pertumbuhan dan kesejahteraan.

Benar bahwa lonjakan harga minyak dunia telah meningkatkan belanja subsidi energi dalam jumlah signifikan. Harga rata-rata minyak bumi dunia diperkirakan sudah mencapai 120 dolar AS per barel, masih jauh di atas asumsi (terakhir) APBN sebesar 105 dolar AS per barel. Akibat tingginya harga minyak, biaya subsidi bahan bakar per liter meningkat.

Kini masyarakat menunggu kapan harga BBM bersubsidi akan dinaikkan dan berapa besar kenaikannya. Penjelasan yang tuntas ini akan memberikan persiapan yang mencukupi bagi masyarakat dan dunia usaha karena terkait dengan rencana pengeluaran ke depannya.

Jadi, sebaiknya pemerintah jangan hanya berwacana dan mengesankan keragu-raguan dalam mengambil keputusan sekalipun itu pahit. Masalahnya, semua itu hanya akan memerosotkan kredibilitas dan kewibawaan pemerintah sendiri. ***